Bupati Morotai Kursus Pemantapan Kepala Daerah Kemendagri, Perdalam Tata Kelola Pemerintahan hingga Studi Lapangan di Singapura
Bupati Pulau Morotai saat berjabat tangan dengan salah satu rekannya
MOROTAI, CH – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, resmi mengikuti Kursus Pemantapan Kepala Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Program ini merupakan agenda rutin Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah di seluruh Indonesia.Rabu 25 Juli 2026.
Pada KPPD Angkatan III Tahun 2026, sebanyak 25 kepala daerah, terdiri atas bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia, mengikuti program tersebut.
Kabupaten Pulau Morotai menjadi salah satu daerah yang mendapat kesempatan mengikuti kegiatan strategis yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Morotai, Iwan Muraji, menjelaskan bahwa KPPD berlangsung selama 14 hari, dimulai pada 14 Juli hingga 27 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan pembekalan selama empat hari di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, dilanjutkan delapan hari di Singapura, kemudian ditutup dengan evaluasi dan pendalaman materi selama dua hari di BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
“Program ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah agar mampu menghadapi tantangan pembangunan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperluas wawasan terhadap praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di daerah,” ujar Iwan Muraji.
Menurut Iwan, selama mengikuti pembekalan di Lemhannas, seluruh peserta diwajibkan tinggal di asrama Lemhannas sebagai bagian dari proses pendidikan. Kegiatan dibuka secara resmi melalui upacara pembukaan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, H. Tubagus Ace Hasan Syadzily.
Selama empat hari di Lemhannas, para kepala daerah memperoleh berbagai materi strategis, di antaranya Kemitraan Strategis yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Penguatan Industri Daerah Berbasis Hilirisasi, Dinamika Geopolitik Global, Wawasan Nusantara di Era Disrupsi, Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional, Kepemimpinan dalam Mewujudkan Kemandirian Daerah dan Penguatan Kapasitas Fiskal, serta sejumlah materi strategis lainnya.
Setelah menyelesaikan pembekalan di Lemhannas pada 18 Juli 2026, seluruh peserta akan bertolak ke Singapura pada 19–26 Juli 2026 bersama BPSDM Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti pembelajaran kelas dan studi lapangan.
Di Singapura, para kepala daerah akan mempelajari berbagai praktik terbaik penyelenggaraan pemerintahan, antara lain Perjalanan Singapura Mewujudkan Lingkungan yang Bersih, Hijau, dan Berkelanjutan, Sistem Perumahan Publik Singapura: Hunian yang Layak, Ramah Lingkungan, dan Terhubung, Transformasi Digital di Singapura, Sistem Pelayanan Kesehatan melalui Kemitraan Pemerintah dan Swasta, Kemitraan Pemerintah dan Swasta: Tata Kelola dan Keberlanjutan yang Dapat Diadaptasi di Indonesia dan Singapura, serta Kepemimpinan, Tata Kelola Pemerintahan, dan Akuntabilitas.
Selain menerima materi di ruang kelas, peserta juga akan mengunjungi sejumlah institusi dan objek strategis untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan publik di Singapura.
Setelah balik dari Singapura para kepala daerah akan menyusun rencana aksi terkait program yang dapat diaplikasikan di daerah masing masing serta apa yang menjadi hambatan dan kendala di daerah dalam implementasi program.
Dalam mengikuti KPPD Angkatan III Tahun 2026, Bupati Pulau Morotai didampingi oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pulau Morotai, Mohammad Zein, Kabid Komunikasi Publik dan Media Iwan Muraji Serta Kepala Perwakilan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta, Zahri Rinaldi ST Panduko.
Keikutsertaan Bupati Pulau Morotai dalam KPPD diharapkan semakin memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah, memperluas jejaring kerja sama antar pemerintah daerah, serta membawa berbagai inovasi dan praktik terbaik untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pulau Morotai. (Eby)
