Guru Non Sertifikasi Di Tikep Menuntut TTP

242

Guru Non Sertifiksi Bersama Ketua PGI Tikep (Foto: Musa CH)


TIDORE, CH – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Maluku Utara khususnya tenaga guru  yang tidak menerima tunjangan sertifikasi atau non sertifikasi menuntut agar pemerintah daerah dapat mengakomodir aspirasi mereka untuk dapat masuk dalam daftar penerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hal ini disampaikan oleh Kordinator Pergerakan Guru Non Sertifikasi Abdurahman Jafar. Menurut dia, guru yang tidak menerima sertifikasi seharusnya masuk dalam daftar penerima TPP. Jumat (22/1/2021).

Abdurahman juga menambahkan bahwa dalam peratuaran Menteri Dalam Negeri No. 061-5449 Tahun 2019 pada prinsip-prinsip pemberian TPP ASN Pemda, pada poin 5 dan 6 di jelaskan, K
keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN serta Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.

“Berdasarkan Permen tersebut Maka kami sebagai tenaga pendidik juga berhak untuk memperoleh TPP karena kami juga bagian dari ASN, apalagi di dalam peraturan tersebut menyebutkan secara spesifik tenaga fungsional,” kata Abdurahman, Selasa (26/1/2021).

BACA JUGA  Wawali Tikep Angkat Bicara Terkait ASN Yang Tidak Terima Dimutasi

Lanjutnya, alasan pemerintah daerah tidak memberikan TPP kepada tenaga guru dikarenakan guru sudah mendapat tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional, namun perlu diketahui bahwa tunjangan sertifkasi itu tidak semua guru mendapatkannya dan sekarang untuk mengikuti tes sertifikasi sudah sangat susah.

“Sedangkan tunjangan fungsional itu tidak bisa dibandingkan dengan TPP, karena tunjangan fungsional itu hanya 250 ribu per bulan dan itu terimanya 3 bulan sekali,” tuturnya.

Sementara itu salah satu Guru Non Sertifikasi, Maryam Ismail mengatakan, saat ini terdata guru non sertifikasi sebanyak 500 orang lebih dan itu masih pada jenjang Sekolah Dasar belum pada SMP.

Maryam juga menambahkan bahwa pada Selasa, 19 Januari 2021 kemarin pergerakan guru no sertifikasi sudah bertemu dengan ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tikep untuk sama-sama memerjuangkan guru non sertifikasi agar bisa mendapatkan TPP.

“Kita sudah ketemu dengan ketua PGRI, respon beliau sangat mendukung dan pihaknya juga akan melaksanakan rapat dengan pengurus PGRI lainnya agar bisa sama-sama bergerak dan saling mendukung, dan Sabtu, 23/01/2020 besok akan diadakan rapat” Ungkapnya.(Red).

BACA JUGA  Puluhan Staf Kantor Camat Gelar Aksi Minta Walikota Copot Camat Oba Tengah

Sekadar diketahui, TTP bagi ASN Pemkot Tikep pada tahun 2021 ini belum juga disalurkan. Pemkot masih menunggu evaluasi dari Kemendagri terkait TTP tersebut. Anggaran TTP tahun ini sendiri sebesar Rp 59.999.987.484. (Red)

Musa Abubakar

Reporter: Musa Abubakar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here