Mewakili Bupati Halut, Sekda E.J Papilaya Hadiri Pembukaan Rakorda BPBD Se-Provinsi Maluku Utara
Foto Bersama Saat Rakorda
HALUT, CH- Mewakili Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Sekda E.J Papilaya, hadiri kegiatan Pembukaan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Se-provinsi Maluku Utara tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan tersebut dipusatkan di Marahaipark Hotel Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, yang berlangsung selama dua hari 4-5 Agustus 2026.
Hadir dalam acara pembukaan kegiatan tersebut, mewakili Gubernur Maluku Utara Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku Utara Fehby Alting, Mewakili Bupati Halmahera Utara, Sekda Halut E.J Papilaya,Kepala Kemenag Halut . Abdurrahman M. Ali,Pasi OPS Kodim 1508/Tobelo Kapten Inf Heri Susanto, Kasie Intel Kajari Halut Adi Setiawan, Kepala BPBD Halut Hentje M.L Hetaria, Kepala-kepala BPBD kabupaten/ Kota se Maluku Utara, DanPos Basarnas Halut Rudin Jasroji, Para peserta Rakorda dan Para pimpinan OPD Kabupaten Halmahera Utara.
Dalam sambutannya Bupati Halmahera Utara diwakili oleh Sekda E.J Papilaya menyampaikan bahwa kehadiran peserta pada kegiatan ini merupakan bukti nyata kepedulian serta komitmen dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
“Bapak dan Ibu sekalian adalah pahlawan kemanusiaan. Tugas yang diemban bukan hanya melindungi harta benda, tetapi juga menyelamatkan nyawa sesama. Pengabdian seperti ini adalah pekerjaan yang sangat mulia dan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat,” Ungkapnya.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi berbagai jenis bencana. Setidaknya terdapat 11 jenis bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu, baik bencana alam maupun nonalam. Oleh karena itu, kesiapsiagaan, pengetahuan, dan kemampuan penanganan bencana harus terus ditingkatkan.
“Sebagai gambaran, sejak saya dilantik sebagai Bupati Halmahera Utara, kita telah menghadapi berbagai peristiwa bencana, mulai dari kebakaran, gempa bumi, erupsi Gunung Dukono, angin puting beliung, banjir, hingga berbagai kejadian lainnya. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kita harus selalu siap menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi kapan saja,” pungkasnya, Bupati yang dibacakan oleh Sekda Halmahera Utara.
Lebih lanjut ia, mengatakan bahwa dalam tata kelola pemerintahan, penanggulangan bencana merupakan bagian yang sangat penting. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi, kesiapsiagaan, dan kerja sama seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, BPBD, relawan, serta masyarakat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Ia pun, berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh BPBD dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat kemampuan dalam mengantisipasi dan menangani berbagai potensi bencana di wilayah kita masing-masing.
“Marilah kita terus memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial. Dengan bersatu dan bekerja sama, kita dapat membangun Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara yang lebih tangguh, aman, serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara Fehby Alting, yang juga mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus membuka dengan resmi kegiatan RAKORDA BPBD Se Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Ia, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara atas dukungan dan komitmennya dalam menyukseskan berbagai program pembangunan, termasuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya program hilirisasi komoditas kelapa sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun di sisi lain juga memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berbagai jenis bencana dapat terjadi sewaktu-waktu, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, gelombang pasang, hingga kebakaran hutan dan lahan.
“Kondisi geografis tersebut mengharuskan kita semua untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, serta membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat,” tegasnya.
Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana. Setiap pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman, fasilitas umum maupun pusat-pusat ekonomi harus didasarkan pada kajian risiko bencana agar pembangunan yang dilakukan benar-benar aman, berkelanjutan, dan mampu melindungi masyarakat dari ancaman bencana di masa mendatang.
“Kesiapsiagaan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara harus terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, sistem peringatan dini, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, relawan, dan masyarakat,”
Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara berharap melalui pelaksanaan Rakorda ini, dapat menghasilkan kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyusun langkah-langkah strategis, serta merumuskan program penanggulangan bencana yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Maluku Utara yang tangguh terhadap bencana.
“Mari kita jadikan Rakorda ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang profesional, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat,” pintanya. (Eby)
