PT. IWIP Caplok Wilayah Haltim, DPRD Haltim Dan Pemdes Sangaji Geram

2523

Rapat Bersama DPRD Dan Pemdes Sangaji Terkait Pencaplokan Wilayah Haltim Oleh PT. IWIP (Foto: Ilham CH)


MABA, CH- Izin Usaha Penambangan (IUP) PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) ternyata mencaplok hingga ke sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Hal ini membuat pihak DPRD Haltim bersama Pemerintah Desa Sangaji angkat bicara.

Kedua instansi ini, Senin (22/6/2020) langsung melakukan hearing di Kantor DPRD Haltim, setelah mengetahui perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) itu mencaplok sebagian wilayah Haltim.

Pemerintah desa yang ikut didampingi Karang Taruna Desa Sangaji ini meminta kepada pihak DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk menindak tegas PT. IWIP yang masuk ke wilayah Haltim tanpa sepengetahuan.

Selain itu, danpak dari aktifitas penambangan PT. IWIP juga suda mulai dirasakan oleh warga Haltim khususnya warga di Desa Sangaji. “Sampai saat ini pihak PT. IWIP tidak ada pemberitahuan sama sekali ke pemerintah desa. Sementara ini kami warga Sangaji mulai merasakan dampaknya, bukti kali Sangaji suda mulai berubah warna Susu Milo, Untuk itu kami mohon partisipasi perhatian DPRD dan Pemda serius mengawal keluhan masyarakat,” pinta Sekertaris Desa Sangaji Edwar Surentu.

BACA JUGA  Tiga Ketua Komisi dan Banggar DPRD Halmahera Timur Bakal Berganti

Ketua Komisi III DPRD Haltim, Ashadi Tajuddin dalam menanggapi hal ini, dirinya menegaskan agar pihak DPRD segera membentuk Tim Pansus untuk menindaklanjuti masalah ini ke Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara, selaku pihak yang mengeluarkan IUP PT. IWIP.

“Setelah Komisi III berkordinasi dengan Dinas Pertambangan Provinsi, kami akan mengundang Pihak PT. IWP agar bertemu langsung dengan Pemerintah Daerah DPRD dan masyarakat Desa Sangaji untuk membicarkan kepentingan Halmahera Timur,” janjinya.

Ashadi ikut merasa kesal dengan pihak PT. IWIP yang tidak ada informasi atau pemberitahuan ke pihak DPRD dan Pemkab Haltim, padahal perusahaan tersebut telah beroperasi dalam wilayah Haltim.

“Perusahaan yang masuk dan berinjak kaki di tanah orang, paling tidak ada permisilah, itu yang kami paling sesalkan sehingga kami minta PT. IWIP segera berkordinasi dengana pemerintah daerah dan kami di DPRD Haltim,” kesalnya. (Red)

Reporter: Ilham Husen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here