Harmonisasi Ranperda, DPRD Haltim Kunjungi Kemenkumham Maluku Utara

TERNATE, CH- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Timur (Haltim), melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Maluku Utara. Kunjungan ini untuk melakukan koordinasi terkait 8 usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif anggota DPRD yang akan dilakukan harmonisasi.

“Sesuai dengan ketentuan bahwa ranperda harus melalui harmonisasi, kami mengusulkan 8 ranperda inisiatif untuk dilakukan kajian,” Ucap Ketua Komisi I DPRD Haltim, Hasanuddin Ladjim saat berkunjunjung ke kantor tersebut, Senin (10/4/2023).

Pengajuan ranperda untuk dilakukan harmonisasi diharapkan menjadi bagian dari dihasilkannya perda yang berkualitas yang selaras dengan peraturan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M T Silalahi menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pasal 58 menjelaskan bahwa setiap ranperda Provinsi, Kabupaten/Kota harus melalui tahapan pengharmonisasian di Kemenkumham.

Dirinya mengharapkan agar kedepannya, Komisi I DPRD Haltim dapat mendorong regulasi ranperda inisiatif terkait tugas dan fungsi yang bersifat wajib terhadap otonomi daerah.

8 Ranperda inisiatif yang diusulkan yakni, perda penertiban hewan ternak, perda pemberdayaan perempuan, perda pilkades, perda CSR, perda penyelenggaraan perencanaan daerah, perda pembentukan PDAM, perda mempekerjakan tenaga asing, dan perda KLA.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Bidang Hukum, Sarwedi Siregar, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Produk Hukum Daerah, dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Malut.

Reporter: Yud
Editor: Suhardi Koromo

Show More
Back to top button