AMPERA Minta Bupati Dan Wakil Bupati Hati-Hati Dengan Sekda
MABA, CH – Lembaga Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, Senin (24/8/2021) menggelar aksi di depan Kantor Bupati. Dalam aksi tersebut Ampera meminta kepada Bupati, H. Ubaid Yakub dan Wakil Bupati, Anjas Taher agar berhati-hati dengan Sekertaris Daerah (Sekda), Ricky Chairul Richfat.
“Hati-hati dengan Sekda Haltim, bupati dan wakil bupati jangan dengar padia (Ricky),” teriak Muhibu Mandar, Sekjen Ampera melalui pengeras suara saat menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Senin (23/8/2021).
Pernyataan Muhibu ini keluar lantaran menduga, para Honor Daerah (Honda) yang diberhentikan baru-baru ini secara tehnis dilakukan oleh sekda, yang kemudian sesuai kebijakan ditandatangani oleh bupati.
Selain itu, kepada wartawan, Muhibu menuturkan birokrasi Pemerintah Daerah ini terlihat amburadul disebabkan karena ego sekda yang ingin mengusai negeri ini. Muhibu menilai, lambat laun bupati dan wakil bupati di pemerintahan kali ini tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena akan diintervensi oleh sekda. Hal ini bisa dilihat dari beberapa peryataan sekda melalui media online yang memicu kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat.
“Sekda Haltim tara tau apa-apa soal perjuangan negeri ini, kasihan banyak warga yang akan dikorbankan atas kebijakan sekda di pemerintahan saat ini, jadi sekali lagi saya ingatkan hati-hati dengan sekda,” ujar Muhibu, usai ditemui wartawan paska aksi.
Selain persoalan honorer, Muhibu saat menggelar orasi di depan Kantor DPRD mendesak kepada pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Halmahera Timur agas mengusut tuntas anggaran Covi-19 Tahun 2020. Menurut Muhibu, dana sebesar Rp. 16,7 miliar yang dianggarkan, diduga ada sekitar Rp. 9 miliar yang tidak tersalurkan ke 16 puskesmas dan RUSD.
“Dengan dasar honor dan tim satgas yang tidak terbayarkan sampai hari ini, bahkan yang digunakan puskesmas adalah dana BOK,” sebutnya.
Muhibu juga meminta kepada Ketua DPRD Haltim, Djon Ngoraitji untuk memberi penjelasan terkait dengan dana tersebut. Sebab kata Muhibu, dana tersebut disetujui langsung oleh Djon Ngoratji melalui rapat paripurnan.
“Kepada saudara ketua DPRD agar komentar soal dana Covid-19 ini, karena saudara yang ketuk palu saat itu,” kata Muhibu.
Reporter: Tim
Editor: Suhardi Koromo
