Disnakertrans Haltim Dan PT. JAS “Perang”

770
Rismanto Ridwan, HRD PT. JAS

MABA, CH- Perseturuan antara perwakilan PT. Jaga Aman Saran (JAS) dengan puluhan tenaga kerja yang diberhentikan, yang dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) baru-baru ini, tampaknya masih berbuntut panjang.

Dalam mediasi itu, melahirkan beberapa poin yang dikeluarkan oleh Disnaketrans Haltim, agar PT. JAS menyelesaikan hak-hak  karyawan yang telah berakhir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Diantaranya, PT. JAS dianjurkan untuk selesaikan uang tunggakan BPJS, JKT dan JKM, selesaikan tunggakan UMP 2019 selama 6 bulan sebesar Rp. 312.631.000, selesaikan uang kompensasi, dan  membayar uang lembur.

Menanggapi poin-poin ini, PT. JAS, selaku perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kecamatan Wasile ini melalui Human Resources Development (HRD), Rismanto Ridwan mengungkapkan, pihaknya hanya menerima poin pertama, semntara tiga poin lainya di tolak.

Pihak perusahaan kata Rismanto, merasa kesal dengan kerja Disnaketrans Haltim. Sebab menurut pengakuan Ridwal, awal persoalan hanya uang BPJS, yang menurutnya bukan belum terpenuhi sama sekali, hanya saja karyawan lama itu BPJS mereka belum  tercover sejak November 2019 hingga Juli 2020.

“Selama dua hari managemen PT. JAS berdiskusi terkait masala BPJS,  membenarkan bahwa ada kariyawan dari bulan November 2019 sampai Juli 2020 belum tercover, oleh karna itu sebagaimana permitaan pihak karyawan kalau bisa BPJS Ketenagakerjaan diuangkan secara tunai dan pihak managemen PT JAS bersedia,” kata Rismanto.

BACA JUGA  Respon Keluhan, Camat Maba Kuker Ke Asrama Mahasiswa Buli Di Ternate

Lanjut Rismanto, tiga poin kembali muncul setelah, kordinator karyawan di panggil pihak manajemen ke kantor untuk menyampaikan hasil tuntutan karyawan soal pembayaran BPJS yang diiyakan oleh pihak perusahaan.

“Untuk menyampaikan hasilnya ternyata ada poin lain yang kemudian menyusul dengan spontan harus mengikuti apa yang menjadi kemauan pihak kariyawan,” bebernya.

Tuntutan baru ini lah yang kemudian menjadi masalah, hingga dimediasi oleh Disnaketrans Haltim sebanyak 3 kali. Dalam mediasi itu, Disnaketrans mengeluarkan sejumlah poin yang telah disebutkan diatas.

Rismanto ikut menyesali kinerja Disnakertrans Haltim. Menurutnya anjuran poin yang dikeluarkan oleh mediator Disnakertrans itu terlalu buru-buru. Meskipun demikian, Rismanto menyebut, anjuran dari beberapa poin itu tidak bersifat mengikat. Bahkan menurut dia, anjuran itu bisa dibilang hanya mendengar sepihak.

“Hari ini kalo perihalnya tahapan ini selesai di disnaker yang managemen harus bayar mungkin managemen membayar tapi perihal nya managemen menolak karna anjuran ini sifatnya tidak mengikat,” tegasnya.

Ifdal Rajak

Menanggapi pernyataan pihak PT. JAS. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disnaketrans Haltim, Ifdal Rajak mengatakan, poin dari surat anjuran itu diambil pada saat mediasi, yang kemudian diberikan waktu 10 hari kepada pihak yang berselisih untuk menanggapi, sesuai ketentuan UU nomor 2 Tahun 2004.

BACA JUGA  4 Peserta WPI Asal Haltim Ke Jakarta Tanpa Bantuan Dari Pemda Dan PT. Antam

“Itu rrtinya,  kedua bela pihak telah menerima hasil pembahasan yang dibahas secara bersama pada saat mediasi,” jelasnya.

Ifdal menyangkan sikap PT. JAS yang menyatakan Disnakertran sepihak dalam mengeluarkan anjuran. Padahal kata dia, baru sebatas menyampaikan kepada kedua bela pihak untuk dibaca, apakah poin-poin tersbut sudah sesuai apa belum. Hanya saja keduanya sudah melakukan penandatangnan yang artihya sudah selesai.

Ifdal juga menilai, penolakan beberapa poin oleh PT. JAS adalah bagian dari pihak perusahaan tidak bertanggung jawab atas hasil mediasi yang dilakukan Disnakertrans Haltim.

Tak sampai disitu, Ifdal juga menyentil terkait ada isu keberpihakan Disnaker ke karyawan, sebab kata dia apa yang dilakukan Disnakertrans sudah sesuai ketentuan dan Undang undang ketenagakerjaan.

“Sekali lagi kami tidak berpihak ke manapun, Disnaker telah menyandingkan poin-poin yang menjadi permasalahan kedalam ketentuan berdasarkan perintah Undang-ndang,” tegas Ketua KNPI Haltim ini.

Reporter: Abdurahman Patola
Editor: Suhardi Koromo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here