Saifuddin Malik
MABA, CH- Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) Maluku Utara, menilai pemecatan terhadap 96 orang pegawai Honor Daerah (Honda) oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dinilai tidak searah dengan Visi-Misi Bupati, H. Ubaid Yakub dan Wakil Bupati, Anjas Taher.
Ketua FPPI Maluku Utara, Saifuddin Malik mengatakan, pemecatan terhadap puluhan pegawai Honda adalah bagian dari penambahan pengangguran di Haltim. Lanjut, Saifuddin, hal ini tentunya bertentangan dengan Visi-Misi Ubaid Yakub-Anjas Taher dengan slogan Mewujudkan Halmahera Timur Sejahtera.
Saifuddin menyebutkan, tujuan dan sasaran Visi-Misi (Ubaid-Anjas) terdapat delapan poin untuk Mewujudkan Halmahera Timur Sejahtera. Salah satu poinya adalah terciptanya perluasan kesempatan kerja yang bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalu main pecat model bagini, bagaimana mau Mewujudkan Halmahera Timur Sejahtera. Yang ada justru menamba pengangguran,” kata Saifuddin, Sabtu (31/7/2021).
Saifuddin juga menilai pemecatan ini tidak melalui hasil evaluasi, melainkan suka dan tidak suka. Karena puluhan pegawai honor yang dipecat itu adalah pegawai yang rajin masuk kantor dan disiplin dalam menjalankan tugas. Selain itu pemecatan juga harus dilampirkan dengan SK pemecatan.
“Seharusnya pemda lewat BKD harus memiliki bukti yuridis terkait dengan pemecatan. Minimal honor yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 3 bulan terakhir. Bagi saya evaluasi ini datanya tidak melalui pimpinan OPD,” ujarnya.
Alasan puluhan nama pegawai honorer yang namanya tidak terakomodir dalam SK baru akibat tercecer kata Saifuddin sama sekali tidak masuk akal. Karena masih ada SK lama yang tersimpan di BKD.
Disisi lain, ditengah maraknya Covid-19 saat ini menurut Saifuddin, Pemerintah Daerah tidak seharusnya melakukan pemecatan, karena tenaga medis sangat dibutuhkan untuk ikut berjuang melawan virus yang sangat mematikan ini.
“Sangat disayangkan di tengah-tengah badai pandemi Covid 19 banyak tenaga Medis mala di berhentikan. Padahal mereka adalah garda terdepan pelayanan publik dalam melaksanakan tugas demi daerah ini,” kesalnya.
Dia berharap, janji Wakil Bupati, Anjas Taher untuk meninjau kembali pemberhentian tenaga honor ini, tidak hanya sebatas janji, agar tingkat kepercayaan warga ke Pemerintah Daerah tidak menurun.
“Harapanya kalau bisa seluruh tenaga Honda yg diberhentikan itu agar dapat di akomodir kembali oleh pemda sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Halmahera Timur,” harapnya.
Reporter: Tim
Editor: Suhardi Koromo
