HALTIM, CH- Tudingan warga terhadap Kepala Desa Silalayang, Arnel Panggelawang tentang persoalan pribadi dan persoalan desa akhirnya mendapat tanggapan balik dari Arnel Panggelawang. Dia membatah tudingan tersebut tidak benar.
Kepada wartawan, Arnel mengaku persoalan pribadi tentang perselingkungan dengan El di Desa Silalayang Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur, seperti yang disebutkan oleh Enarson Layang dan Ruth Layang melaui media ini beberapa hari lalu, telah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa Kusuri Kabupaten Halmahera Utara. Menurut Ernel, penyelesaian itu dimediasi langsung oleh Enerson Layang yang ikut disaksikan langsung oleh Ones Panggelawan dan dibenarkan oleh Rehuel Layang selaku orang tua dari EL.
Pernyataan Arnel ini ikut dibenarkan oleh Sekertaris Desa Silalayang, Yanto Oya. Untuk itu menurut Yanto, persoalan sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
“Bapak Ones menambahkan dalam pertmuan itu salah satunya dibahas agar tidak tidak ada kesalahpahaman demi pelayanan pemerintah Desa Silalayang,” kata Yanto melalui sambungan telpon, Kamis (24/3/2022), seraya mengatakan pelayanan di Kantor Desa Silalayang tetap berjalan normal.
Sementara menyangkut dengan kepala desa yang sering ke luar daerah, secara tegas Arnel membantah bahwa tudingan yang disampaikan oleh Enarson layang dan Ruth Layang itu tidak benar. Menurutnya, ia keluar bukan untuk kepentingan pribadi melainkan demi tugas.
“Kalau pun saya keluar itu hanya stu atau du hari, itu pun ada urusan yg berkaitan dengan kepentingan desa, saya selalu ada di desa sesuai tugas saya,” jelasnya.
Lanjut Arnel, apa yang disampaikan oleh Enarson Layang dan Ruth Layang itu hanya persoalan suka dan tidak suka terhadap dirinya. Dia juga mengatakan, Enarson Layang tidak tahuu menahu soal perkembangan pelayanan di Desa Silalayang karena Enarson tidak tinggal di Desa Silalayang,” ujarnya.
Bantahan juga datang dari Jitro Ambana, salah satu tokoh masyarakat setempat. Menurutnya, persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat hanya persoalan pribadi kades yang tidak benar adanya.
“Kami merasa aman-aman saja karena samua program kades berjalan,” kata Jitro.
Terkait Kantor BPD yang dinilai tidak selesai, juga ikut dibantah oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat. Kantor BPD yang bersumber dari ADD T.A 2019 telah terealisasi. Berdasarkan hasil rapat pemerintah desa dengan BPD, pembangunan kantor BPD disepakati tidak dianggarkan pada 2020 kemarin karena pagu anggaran mengalami penurunan.
“Untuk lampu jalan sudah terealisasi dan sudah di pasang, kemudian dengan anggaran posyandu sudah realisasi pembelanjaan baik makanan tambahan balita maupun lansia,” sebut Jilmer Katiho selaku bendahara desa yang ikut dibenarkan oleh Terok Balantukan selaku anggota BPD setempat.
Reporter : Abdurrahman patola
Editor: Suhardi Koromo
