LBH Buton Lakukan Pemutakhiran Data Pengungsi Di Haltim

1331

Rapat Bersama LBH Buton Dengan Camat

BULI,CH- Lembaga Badan qHukum (LBH) Kepulauan Buton (Kepton) Provinsi Maluku Utara melakukan pemutakhiran data eks pengungsi paska kerusuhan (1999-2000) bagi warga Buton Sulewesi Tenggara yang berada di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).

Pemutakhiran data ini diawali dengan rapat sosialisasi oleh LBH Kepton yang melibatkan seluruh camat di Haltim yang berlangsung, Rabu (2/9/2019) di Kantor Camat Buli.  Camat Maba Robert Barbakem SH.  mengatakan, kegiatan sosialisasi ini untuk pemberian bantuan dana kepada eks pengungsi, yang ditangani langsung oleh LBH Kepton Malut ini mendapat jalan keluar dan menjadi kenyataan. “Dalam pengurusan dana pengungsi ini masyarakat sudah ada yang korban, pada tahun sebelumnya,” kata Robert.

Camat juga menegaskan selaku pemerintah harus mengetahui jalur-jalur yang  sesuai dengan hukum, sebab kegiatan ini bersifat  nasional dengan jumlah anggaran yang cukup besar. Robert juga menegaskan kepada pihak LBH agar kali ini tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni ada oknum yang datang meminta uang kepada warga Buton dengan alasan digunakan untuk pengurusan dana bantuan pengungsi ke Pemerintah Pusat, namun hingga saat ini bantuan dana tak kunjung datang.

“Kepada LBH agar setiap tim yang ditugaskan di desa untuk pendataan harus mengantongi SK, ini untuk menghindari adanya lembaga lain yang melakukan penipuan ke masyarakat. Dan juga  harus ada perdes dari desa sebab kalau salah menagih maka dinyatakan pungli dan akan berurusan dengan Hukum, jika LBH ini sudah sesuai prosedur hukum silahkan jalan, kalau belum sesuai jangan dipaksakan,” tegasnya.

BACA JUGA  Kapolres dan Camat Maba Pantau Langsung Vaksinasi di Gedung Putih

Wakil Ketua LBH Kepton Malut, Abdulah Bahmid mengatakan, apa yang dilakukan ini berdasarkan perintah sesuai keputusan Kejaksaan tertanggal 30 Agustus 2019, tentang dana eks pengungsi 1999-2000. “Ini juga sesuai instruksi dari Presiden RI Mega Wati dan Susilo Bambang Yudoyono, yang telah disampaikan ke tiga gubernur yakni Gubernur Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara. Agar supaya melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab di Provinsi Masing-masing,” jelas  Abdulah.

Menurutnya, sosialisasi ke tingkat kecamatan dan desa sangat penting untuk dilakukan karena mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Pusat, tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. “Sebab pembagian yang berhak menerima pada saat itu dengan nilai yang sudah di tentukan, namun sampai di lapangan tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga banyak masyarakat yang berhak menerima namun mereka tidak mendapat haknya,” ujarnya.

Maka dengan kasus tersebut,  Abdulah, dan teman-teman mewakili Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Tenggara mencari Fakta selama 6 bulan, dan mengadukan kasus itu dan diterima oleh aparat penegak hukum dan dilanjutkan sampai persidangan, dengan putusan Mahkama Agung  RI, Tahun 1950/ PDT/ 2016, Tanggal 19 Oktober 2017, dan keputusan Pengadilan DKI Jakarta Nomor. 116/ PDT / 2015, PT DKI Tanggal 11 Mei 2015. Dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor. 318 / PDT/G /211/PT /PNJT Tanggal 19 Januari 2012, atas pemenangan masyarakat eks pengungsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara dengan Perkara Nomor. 19 Oktober 2017.

BACA JUGA  Warga Harap Pemda Maksimalkan Jaringan Telkomsel di Haltim

Abdulah juga mengatakan, ada sebanyak 212 ribu penerima bantuan dana pengungsi yang terbagi dari 3 wilayah, yakni Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara.  Dengan rincian Bau-Bau Sulawesi Tenggara sebanyak 68 ribu,  Ambon Maluku 91 ribu,  dan Maluku Utara 53 ribu.

Bagi yang berhak menerima dibuktikan dengan KK agar bagi KK yang sudah menerima bantuan sebelumnya tidak lagi diberikan bantuan. “KK yang sudah pernah menerima bantuan awal akan di tangguhkan, dan akan di bagikan yang belum menerimanya, kalau ada kuota masih kurang maka akan ditambahkan lagi dengan tujuan agar semua masyarakat bisa menerimanya,” paparnya.

Selain menyiapkan  3 KK, warga juga menyiapkan 3 lembar  Foto 4×6, dan 3 lembar materai. Syarat ini akan diserahkan ke tim pusat, kemudian warga  akan  menerima 3 blangko yang berwarna putih, merah dan kuning untuk melakukan proses pencairan dana.

“Didalamnya ada pemotongan 30 persen antara pihak masyarakat dengan LBH, 30 persen ini di bagi ke tim pusat 10 persen, tim provinsi 10 persen dan daerah 10 persen, dan dana tersebut  langsung di kirim ke rekening masing-masing,” tutupnya.  (Red)

Reporter : Nehemia Bustami

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here