Oknum Pegawai Dinkes Halbar Diduga Pungli Pemutakhiran Data Mandiri ASN

98
Kantor Bupati Halbar

HALBAR,CH- Seorang staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, diduga melakukan pungutan liar (pungli) ke Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meminta bantu untuk Pemutakhiran Data Mandiri melalui aplikasi MySAPK Badan Kepegawaian Negara dan Reformasi Birokrasi (BKN-RB).

Pungli tersebut diduga dilakukan oleh seorang oknum pegawai wanita yang bertugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Halbar dengan insial N alias Nani.

Informasi yang diterim , setiap kali melakukan Pemutakhiran Data Mandiri terhadap ASN, Nani sering meminta uang dengan harga yang bervariasi, mulai Rp.150 ribu hingga Rp. 350 ribu per orang yang datang meminta bantu  Pemutakhiran Data Mandir.

“Setiap urusan kami menyangkut dengan data pemutakhiran data mandiri sering kali diminta bayar oleh pegawai atas nama Bu Nani. Uang yang dia minta sebesar Rp.150 hingga Rp.350 ribu ,”kata seorang pegawai yang meminta namanya tidak dipublis, Kamis, (7/10)

Menurut sumber ini, bukan hanya dia  yang menjadi korban atas aksi pungli tersebut. Pungli serupa juga dirasakan oleh pegawai lainyang hendak mengurus pemuktahiran data tersebut.

BACA JUGA  Bupati Halbar Rombak Kabinet, Lantik 247 Pejabat

“Jadi bukan cuman saya, tetapi hampir seluruh pegawai di lingkup Pemkab Halbar, dia minta bayar,” katanya.

Sementara itu, N alias Nani saat dikonfirmasi di ruang kerjanya membantah tudingan pungli yang dilamatkan kepadanya. Menurutnya, MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk PNS, sehingga untuk melakukan Pemutakhiran Data Mandiri dan riwayat pribadi, ASN dapat mengakses secara daring melalui aplikasi MySAPK berbasis website yang ditetapkan BKN.

“Namun, ketika pegawai yang bersangkutan bermasalah dan merasa tidak sanggup untuk mengupload data, mereka meminta saya untuk membantu mengentrinya, namun itu saya tidak meminta bayaran,” tepis Nani.

Dikatakan, sejumlah pegawai yang meminta agar membantu mengentri data mereka ke aplikasi MySAPK BKN, merupakan pegawai yang berada di desa-desa terpencil seperti di Desa Tolofuo Kecamatan Loloda, lantaran tidak bisa mengakses jaringan internet.

“Meminta bantu ini tidak ada pungutan, karena diluar jam kantor itu adalah jobnya saya, contohnya ketika ada pegawai memakai jasa orang membantu upload data mereka ke aplikasi MySAPK lalu mereka berikan uang apakah dianggap pungutan,” tanya Nani menanggapi tudingan sejumlah pegawai tersebut.

BACA JUGA  Bupati Halbar Bakal Canangkan Program Melalui DD

Riko Noho

Reporter: Riko Noho
Editor: Suhardi Koromo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here