Wow Terbongkar, Sekda Haltim Bakal Injak Pimpinan OPD

1376

Kepala Dinas Parawisata, Hardi Musa

MABA, CH- Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, Ricky Chairul Ricfat nampaknya mulai memberi ancaman kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan menyandang status sebagai sekda, Ricky tidak segan-segan bakal injak para pimpinan OPD yang lebih tuah darinya.

Ancaman Ricky ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Parawisata, Hardi Musa. Menurut Hardi, kalimat untuk injak para pimpinan OPD itu disampaikan oleh Ricky, saat menggelar rapat dengan pimpinan OPD, paska Ricky dilantik sebagai sekda.

Lanjut Hardi, diakhir rapat tersebut Ricky menyampaikan, selaku sekda dirinya memiliki dua kewenangan otoritas. Satu, selaku ketua Tim Anggaran, dan diamanatkan dalam Undang-undang untuk tertib administrasi dan birokrasi pemerintahan. Kedua, terkait dengan keuangan pimpinan OPD harus berikan laporan realisasi anggaran tepat waktu.

“Apabila ada masaalah, lalu saya (Ricky) dapa tau  maka saya akan injang ngoni (Pimpinan OPD) samua,” kata Hardi meniru pernyataan Ricky, saat ditemui sejumlah wartawan di ruang  kerjanya, Rabu (18/8/2021).

Menurut Hardi, sangat tidak etis seorang sekda menyampaikan kalimat itu di depan para pimpinan OPD, yang dari sisi usia kebanyakan lebih tua dari Ricky. Bagi Hardi, selaku putra asli Haltim tidak ada rasa dendam kepada siapapun yang datang  dari luar Haltim. Selama orang tersebut mengabdi untuk kemaslahatan kemajuan negeri Haltim.

BACA JUGA  HUT Satpam, Kapolres Minta Satpam Perbanyak Senyum Kepada Tamu

“Tapi kalau kalian pejabat mendapatkan tugas dengan arogansi dan kesombongan lalu tidak serius bagun negeri ini, maka kalian akan berhadapan dangan masyarakat Halmahera Timur yang punya integritas mencintai negeri ini,” tegas Hardi.

Hardi  secara gamblang menyampaikan sikap  arogansi Ricky ini, setelah para wartawan mengejar pernyataan Ricky yang menuding sejumlah aset wisata di Pulau Plun hilang akibat ulah Hardi Musa, sehingga merugikan daerah lebih dari Rp. 7 miliar.

Hardi tampak kesal dan naik pitam, lantaran proyek wisata dari Pulau Plun itu tidak mencapai hingga Rp. 7 miliar. Sementara kerusakan fasilitas dan kehilangan aset di Pulau Plun itu sudah ada proses hukum, dengan pelaku satu orang yang tak lain adalah penjaga aset wisata di pulau tersebut.

“Pelakunya sudah  divonis dua tahun, dan kerugian daerah hanya tiga ratus jutah. Terkait dengan anggaran 7 milyar itu asumsinya dari mana, sedangkan anggaran pemeliharaan dan perawatan pun tidak ada, maka 7 milyar tersebut tanya langsung ke sekda,” tegasnya.

Persoalan Pulau Plun lanjut Hardi, ada keterkaitan dengan tendensi politik kemarin. Sebab jauh sebelum Ricky mengeluarkan pernyataan soal aset wisata di Pulau Plun, sudah ada kata-kata yang didengar oleh Hardi, akan dilengserkan dari jabatanya sebagai kepala Dinas Parawisata.

BACA JUGA  Bupati Haltim Lantik 3 Kades

“Terkait dengan kata biadab yang saya perna sampaikan itu keluar karna dari kekesalan saya yang suda tidak mampu di tahan maka saya keluarkan, kalau memang saya diminta untuk minta maaf maka saya tidak akan minta maaf,” ujarnya.

Selaku sekda, kata Hardi, seharusnya Ricky memanggil dia selaku penanggungjawab aset wisata untuk menanyakan langsung kenapa aset wisata bisa hilang dan rusak.

“Tampa konfirmasi ke saya, beliau (Ricky) langsung sampaikan ke media online dengan pernyataan yang  tidak  akurat dan sangat tidak bisa dibuktikan,” kesalnya.

Sementara itu, Ricky belum sempat dikorfirmasi balik. Para wartawan, telah berkomunikasi dengan Kepala Bidang Peliputan dan  Dokumentasi, Alamsya Siawa untuk menfasilitasi wartawan ketemu dengan Ricky melalui sepri yang berjaga-jaga di ruangan sekda. Namun, hingga para wartawan meninggalkan Kantor Bupati pada sore hari, tidak ada tanggapan balik dari sespri.

Reporter: Abdurrahman Patola
Editor: Suhardi Koromo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here