Kades, Sekdes dan Bendahara Kakaraino Diduga “Pancuri” Dana Desa

610

 

HALTIM, CH- Kinerja Pemerintah Desa Kakaraino di Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara mendapat sorotan dari warga setempat. Pasalnya, banyak program desa yang tidak diselesaikan.

Warga pun menilai, Kepala Desa Kakaraino Marwen Dehe bersama Sekertaris, Ayulon Dehe dan Bendahara Desa, Margolinus Hocum Bendahara Desa, Margolinus Hocum merampok (korupsi) Dana Desa (DD).

Menurut warga, sejak 2019 hingga akhir 2021 banyak program desa yang tidak diselesaikan, namun anggaran yang bersumber dari DD teleh dicairkan habis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari warga, program yang tidak selesai dikerjakan itu diantaranya, bantuan perumahan warga, bantuan pakura (perahu laut) yang sebagian besar tidak bisa digunakan karena kualitas buruk, bantuan atap seng ke masyarakat tidak sesuai sejumlah (jumlahnya dikurangi), dan PKK yang tidak transparansi.

Tidak hanya sampai di situ, Bantuan Langsung Tunai (BLT) setiap Kepala Keluarga (KK) ikut dipangkas, proyek jalan setapak tidak selesai dikerjakan.

“Penerangan lampu jalan di 2020 dianggarkan Rp. 12 juta, 2021 Rp. 15 juta, di 2022 ini juga dianggarkan Rp. 15 juta, namun mulai dari 2021 sampai saat ini jika dihitung hanya kurang lebih 30 malam menyala,” sebut warga yang namanya tidak mau disebutkan.

BACA JUGA  Renggut Nyawa, Para Tokoh Agama Di Buli Gelar Doa Di Tanjakan Lamber

Lanjut warga tersebut, di 2021 sisa anggaran sebesar Rp. 300 juta untuk pengadaan perahu viber dan mesin gantung 40 PK, namun hingga saat ini tidak terealisasi.

Selain itu proyek air bersih (sumur bor) juga tidak selesai dikerjakan, belum lagi angaran kelompok tani dalam dua tahun terakhir tidak disalurkan ke kelompok tani.

“Dana Covid selama dua tahun tidak transparan dengan total anggaran Rp. 160 juta, kalau lihat mereka (kades, sekdes dan bendahara) pergunakan paling banyak selama dua tahun Rp. 50 juta, belum lagi anggaran ADD,” beber sumber tersebut.

Sumber ini pun meminta Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) agar tidak mengeluarkan rekomendasi pencairan anggaran di 2022. Kepada pihak Kejaksaan Negeri Haltim dan Polres juga diminta untuk mengusut dugaan kasus korupsi tersebut.

“Sudah dah tiga tahun kades tidak perna buat LPPD, laporan di 2019 dan 2020 direkayasa dan dijiblak tanda tangan BPD. Bukti dilapangan belum terealisasi, namun laporan dinyatakan sudah terealisasi,” ujarnya.

BACA JUGA  Diduga Perkosa Anak Di Bawah Umur, Seorang Siswa Dilaporkan Ke Polisi

Terpisah, Kepala Desa Kakaraino, Marwen Dehe saat dikonfirmasi via WhatsApp, dirinya tidak menanggapi lebih jauh soal apa yang dituduhkan kepada dirinya.

“Inspektorat suadh memberitahukan saya menghadap pada tangga 9 Mei 2022,” kata Marwen singkat melalui pesan WhatsApp, Selasa (1/3/2022).

Sementara itu, Bendahara Desa, Margolinus Hocum belum tersambung saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Editor: Suhardi Koromo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here