Direktur PDAM Halbar, Iksan M. Nur, (Foto: Riko CH)
HALBAR, CH- Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara (Malut) di 2021 ini akan membangun penampung air bersih di sejumlah desa masih sulit mendapatkan air bersih di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
Direktur PDAM Halbar, Iksan M. Nur mengatakan penampung air bersih atau yang disebut Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) akan dibangun oleh BWS Malut di sejumlah desa yang ada di Kecamatan Jailolo.
Sebab menurutnya, di kecamatan ini masih banyak desa yang belum ada penampung SPAM, diantaranya Desa Toboso, Lolori, Gamtala, Payo, Bobo, Mariambati, Doromoi, Todowongi dan Tuada.
“Air belum masuk penyebabnya jaringan air belum penuhi. Terpaksa warga beli air profil untuk memenuhi kebutuhan Hari-hari di rumah baik itu di pakai mandi, cuci pakaian dan lain-lain,” kata Iksan, ke sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (22/2/2021).
Sesuai hasil konsultasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut, kata Iksan, dijanjikan di tahun ini ada 4 desa yang akan dibangun penampung SPAM. Diantaranya di Pelabuhan Matui Desa Tuada, Todowongi dan dua desa lainya.
“Karena di situ ada potensi ekspor perikanan ikan laut dan tol laut di Mutui dan itu suda masuk dalam progres kegiatan mereka (BWS) tahun 2021,” jelasnya.
Sementara untuk Desa Bobo, Payo dan sekitarnya penampung SPAM sudah dibangun dan ditargetkan dua bulan ke depan warga sudah bisa nikmati dengan
program pemasangan murah (PPM) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pembayaran air murah jalanya di bulan ini (Februaria) juga, tinggal menunggu pembahasan APBD induk dari DPRD dan kalu suda disahkan berarti PDAM juga mendapat dana program penataan modal PDAM untuk bisa memabantu akses pemasangan baru karena kita ada punya program MBR,” paparnya.
Sementara untuk, penampungan SPAM di Kecamatan Sahu Timur saat ini sudah dalam tahap pembangunan yang berada di Desa Hamente. Sedangkan untuk Kecamatan Ibu, Ibu Selatan dan Tabaru pihak BWS Malut menjanjikan akan dibangun pada 2022 mendatang.
“Jadi untuk membuka SPAM di sana itu tergantung, kami bermohon ke pihak balai karena bangunan itu anggaranya besar dia atas Rp. 10 miliar,” bebernya.
Iksan berharap, pelayanan air bersih yang menjadi substansi ini bisa tersentuh ke wilayah-wilayah yang rentang kendalinya jauh. Hal ini bisa terlaksana jika ada dukungan dari
Dinas PUPR setempat.
“Kalau bicara pelayanan air harus ada dukungan dari Dinas PUPR, artinya secukupnya saja semampu perusahan itu bisa dia kejar, paling dari sisi sistem retribusi tapi kalau sistem transmisi itu harus dari PUPR,” tutupnya. (Red)
Reporter: Riko Noho
